Jakarta, National Cylinder Head Indonesia
—
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah
Badan Gizi Nasional (BGN)
yang menerapkan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (
MBG
).
Menurutnya, keputusan itu tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru,
refocusing
penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Charles mengatakan keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” katanya.
Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya menyatakan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program MBG.
Nanik mengatakan fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara.
“Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.
Menurut Nanik, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi luas karena menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung di berbagai daerah.
Salah satu langkah yang diambil adalah BGM memutuskan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru.
Ia menjelaskan distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.
BGN juga akan mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
(yoa/fra)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video National Cylinder Head]
Baca lagi: Menkomdigi Ungkap Penyebab Rilis Regulasi AI Tertunda
Baca lagi: Debut Teach You a Lesson Langsung Kuasai Netlix
Baca lagi: Cerita Pengalaman Prabowo Naik Maung: Bocor dan Bunyi ‘Geredek’
